RAPBN tahun 2023 akan dirancang fleksibel untuk meredam goncangan ekonomi Dunia

RAPBN 2023 Akan Dirancang Fleksibel untuk Redam Guncangan Ekonomi Global* Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2023 akan dirancang agar mampu menjaga fleksibilitas dalam mengelola gejolak perekonomian dan ketidakpastian global yang terjadi

Ganesa News
Menteri Keuangan RI SRI MULYANI dalam konferenso pers setelah Rapat Kabinet Paripurna Senin 8/8/2022

Jakarta..RAPBN 2023 Akan Dirancang Fleksibel untuk Redam Guncangan Ekonomi Global.Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2023 akan dirancang agar mampu menjaga fleksibilitas dalam mengelola gejolak perekonomian dan ketidakpastian global yang terjadi

Atau sebagai shock absorber.Di sisi lain, Presiden Joko Widodo meminta agar APBN dijaga supaya tetap kredibel dan sehat.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam keterangannya selepas mengikuti Sidang Kabinet Paripurna .Yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Senin, 8 Agustus 2022.

“APBN 2023 harus didesain untuk bisa mampu tetap menjaga fleksibilitas dalam mengelola gejolak yang terjadi, ini kita sering menyebutnya sebagai shock absorber.

Namun, di sisi lain Bapak Presiden jg meminta agar APBN tetap dijaga supaya tetap kredibel & sustainable / sehat, sehingga ini adalah kombinasi yg harus dijaga,”ujar Menkeu.

Menkeu menjelaskan bahwa tahun 2022 dunia diproyeksikan akan mengalami perlemahan pertumbuhan ekonomi,

Sementara inflasinya meningkat tinggi. Oleh karena itu, Dana Moneter Internasional (IMF) menurunkan proyeksi ekonomi global dari 3,6% menjadi 3,2% untuk tahun ini dan dari 3,6% menjadi 2,9% untuk tahun 2023.

“Ini artinya bahwa lingkungan global kita akan menjadi melemah.

sementara tekanan inflasi justru meningkat. Menurut IMF tahun ini inflasi akan naik ke 6,6% dari sisi di negara maju, sementara inflasi di negara-negara berkembang akan pada level 9,5%, ini juga naik sekitar 0,8 (%),” lanjutnya.

Lebih lanjut, Menkeu menyebutkan bahwa dengan adanya kenaikan inflasi yg sangat tinggi di negara maju, akan terjadi reaksi dari sisi kebijakan moneter & likuiditas yg diperketat sehingga memacu apa yg disebut capital outflow & volatilitas di sektor keuangan. Untuk itu, Menkeu bersama-sama dengan Gubernur BI terus meramu kebijakan fiskal dan moneter yg fleksibel, namun pada saat yg sama juga efektif & kredibel.

Menurut Menkeu, perekonomian Indonesia sendiri pada tahun 2022 tumbuh sangat baik yg antara lain terlihat dari pertumbuhan ekonomi kuartal II tahun 2022 yg mencapai 5,44%.

Angka tersebut berada di atas perkiraan optimistis pemerintah yang mematok pertumbuhan ekonomi kuartal II sebesar 5,2%.

Untuk itu, Menkeu pun mendorong agar pertumbuhan ekonomi tersebut dapat terus dijaga, terutama berkaitan dengan faktor-faktor di sisi domestik.karena situasi global penuh ketidakpastian. Seperti diketahui, faktor dalam negerinya adalah konsumsi dan investasi serta belanja pemerintah.

“Bapak Presiden minta untuk tahun 2022 ini seluruh kementerian/lembaga fokus merealisasi belanja pemerintah ..dan terutama dipakai untuk membeli produk-produk yang memiliki kandungan lokal tinggi, dalam hal ini produk dalam negeri Bangga Buatan Indonesia. Ini semuanya akan bisa mendukung pemulihan ekonomi yang makin kuat di kuartal ketiga dan kuartal keempat.pada saat lingkungan global sedang mengalami kecenderungan gejolak,” jelasnya.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani

Dari sisi belanja negara, Menkeu menyebut bahwa pihaknya akan tetap mendukung berbagai program prioritas nasional, yakni pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas utama,

kemudian pembangunan infrastruktur termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN) di dalamnya, serta penyelenggaraan Pemilu.

“Kita akan menggunakan instrumen belanja pusat dan daerah untuk bisa mendukung berbagai program-program prioritas nasional dan juga dari sisi pembiayaan,seperti akumulasi dari Dana Abadi Pendidikan yg akan terus dikelola sebagai juga warisan untuk generasi yg akan datang, maupun sebagai mekanisme untuk shock absorber,” ucapnya.

Dari sisi pendapatan, Menkeu menjelaskan bahwa penerimaan pajak pemerintah dari komoditas  yg sangat tinggi pada thn ini mungkin tidak akan terulang pada tahun depan. Pemerintah memproyeksikan Rp279T penerimaan pajak yg berasal dari komoditas. Demikian halnya dgn bea cukai yg pada 2022 mendapatkan Rp48,9T, menurut Menkeu tidak akan dapat terulang pada level yg sama.

Kerja keras dan terus bersinergi dalan Kabinet Joko Widodo akan membawa Indonesia bisa terlepas dari Krisis yang melanda Dujia saat ini .

Penulis  : Niniek Henny Dyah ES,.SE,.M.M

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Back to top button